0634-22080

Telepon Kantor

Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam
 \  Artikel  \  Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Adi Syahputra Sirait, MHI

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Capture

Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal peradaban manusia yang harus terus menerus dijaga kelestariannya oleh semua ummatmanusia, sebab ia menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang didalamnya, mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan keanekaragaman hayati lainnya, larangan agar tidak merusak lingkungan hidup tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur’an dengan kalimat janganlah kamu merusak di bumi sesudah Allah memperbaikinya (Al-A’raf : 56).

Namun, seiring perkembangan zaman, lingkungan hidup menjadi korban ekploitasiuntuk memenuhi kebutuhan manusia, bahkan salah salah satu lembaga indenpenden WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menyampaikan bahwa Indonesia pada saat ini sudah masuk pada tahap darurat ekologi akibat ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam istilah sederhana darurat ekologis tersebut adalah situasi atau keadaan genting akibat kerusakan lingkungan hidup yang bersumber dari aktivitas monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan yang berdampak pada hilangnya akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.

WALHI mencatat telah ada 159.178.237 hektar lahan telah dikapling perizinan yang setara dengan 30.65 % Wilayah Indonesia (darat dan laut), sebaran izin tersebut yaitu 59,77 % berada di darat dan 13,57 % berada di laut (Walhi :  2019). Akibatnya  berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 2.175 kali bencana alam di Indonesia, sebagian besar bencana tersebut disebabkan oleh frekuensi angin puting beliung sebagai dampak perubahan iklim dan selebihnya bencana gempa alam serta tanah longsor akibat penggarapan pegunungan dan hutan dengan jumlah yang besar.Kerusakan tersebut sudah masuk pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, dimana manusia tidak lagi ragu untuk mengeksploitasi alam dan isinya dengan jumlah yang begitu besar, baik secara legal yang dilakukan oleh korporasi ataupun perusahaan maupun secara illegal yang korporasi yang tidak berizin ataupun secara liar.

Dalam sejarahnya, ekploitasi alam untuk kepentingan manusia dimulai pada abad XVIII oleh masyarakat barat yang memiliki pandangan bahwa kedudukan manusia lebih tinggi dari pada alam, dan pandangan ini menjadi dasar lahirnya antroposentrisme dengan semangat kapitalisme yang digagas oleh Max Weber (Anton Bakker : 1995). Pandangan antroposentrisme dipahami bahwa semua aktivitas alam semesta hanya untuk kepentingan manusia, sebab tidak ada yang lebih berharga daripada kepentingan manusia, pandangan ini banyak mendapat kritikan karena dapat membahayakan ekosistem global dan evolusi kehidupan selanjutnya dibumi yang berakhir dengan dengan bencana ekologis dalam skala besar.

Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Pidana

Ketentuan tentang perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang – undang  Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lindungan Hidup, pada tahun 1997 UU Nomor 4 tahun 1982 tersebut direvisi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian direvisi kembali pada tahun 2009 dengan lahirnya  Udnang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut diatur ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 98 dan 99 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan :

  1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
  2. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (Dua Belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.00 (Dua Belas Miliar Rupiah)..

Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.00 (Lima Belas Miliar Rupiah)

Sedangkan perbuatan yang dilarang terdapat pada pada pasal 100-111, dan pasal 113-115 antara lain :

  1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan
  2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan
  3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
  4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan
  5. Melakukan dumping limbah dan/atau ke media lingkungan hidup tanpa izin
  6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  7. Melakukan pembakaran lahan
  8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
  9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
  10. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dan amdal UKL-UPL
  11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau keigatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
  12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah
  14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup da/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Islam dengan tegas melarang manusia melakukan kerusakan dengan cara apapun terhadap lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Al-Qur’an berbicara sampai 16 kali, hal itu dapat ditemukan dalam surat(Al-Baqoroh : 11, 12, 27, 30, 60, 220 dan 251), (Ali Imran : 63), (Al-Maidah : 64), (Al-A’arf : 56, 74,85, 86, 103, 127, 142). Banyaknya ayat yang berbicara tentang lingkungan hidup bertujuan untuk menjelaskan kepada kita bahwa substansi ayat tersebut sangat penting dipelajari dan dilaksanakan (Al-An’am : 55, 105-106).

Selain al-Qur’an, Rasulullah SAW mempertegas anjuran menjaga lingkungan dengan cara mengidupkan tanah mati dan menjaga binatang liar (H.R Ahmad : 4023), bahkan dalam salah satu hadis Allah SWT akan membenamkan kepala kedalam neraka bagi siapa saja yang memotong pohon bidara (HR. Abu Daud : 2135). Mengelola Tanah mati (ihya’ul mawat) yang dimaksud dalam hadis tersebut mengisyaratkan bahwa banyak daratan yang belum dimiliki orang maka boleh untuk dikelola tanpa merusak dasar dan eksosistem tanah tersebut.

Dalam prakteknya, Rasulullah mencontohkan dalam kehidupannya untuk menghemat penggunaan air baik dalam bersuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar, dalam sebuah riwayat, Rasulullah berwudhu’ hanya menggunakan air sebanyak satu mud (1,5 liter dalam takaran hijaz/1 gelas air mineral) dan mandi tidak lebih dari lima mud. Hal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa penggunaan air tidak boleh secara berlebihan, walaupun banyak kritikan bahwa itu hanya berlaku bagi masyarakat arab yang wilayahnya sedikit sumber air, akan tetapi menurut penulis bahwa dalam hadis fi’litersebut Rasulullah tidak mengutamakan wilayah dan mengecualikan wilayah lain yang berbeda geografis, agar cadangan air dapat tercukupi oleh semua manusia jika terjadi musim kemarau.

Hukum pidana Islam mengatur tentang larangan yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi, larangan tersebut berdasarkan penafsiran Al-Thabari yang menggolongkan perbuatan yang menyebabkan rusaknya ekosistem lingkungan merupakan perbuatan maksiat karena merusak akal, aqidah, etika pribadi, sosial, kehidupan niaga dan sosial lainnya, dimana Allah telah menciptakannya dengan baik (Al-A’raf : 56). Perbaikan (Ishlah) bagi manusia melalui petunjuk Al-Qur’an dan Hadis terutama dalam memperbaiki akidah, akhlak dan etika yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi jiwa dan raga sehingga terbentuk pribadi yang egaliter terhadap lingkungan hidup dimana dia hidup dan tinggal didalamnya.

Kejahatan terhadap lingkungan hidup dalam perspektif Hukum Pidana Islam termasuk kedalam kategori jarimah, dan hukuman bagi pelaku pengerusakan lingkungan hidup termasuk kedalam golongan ta’zir sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur’an dan Hadist, namun tidak disebutkan secara eksplisit baik perbuatannya maupun bentuk hukumannya, akan tetapi kewenangannya diserahkan kepada hakim untuk menentukannya sebagaimana bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut.

Penutup

Kejahatan terhadap lingkungan hidup ditinjau menurut hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional yaitu :

  • Dalam tujuan pemberian sanksi antara hukum lingkungan yang ditekankan pada penelitian pasal 108 undang-undang No. 32 Tahun 2009 yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketentraman yang ada di masyarakat dan dalam hukum pidana Islam sangat mengutamakan tujuan pokok (maqashidsyari’ah) yaitu hifdzad-din, hifdzan-nafs, hifdzal-aql, hifdzal-mal dan hifdzan-nasldan hifdzbi’ahdimana semua itu tujuannya memberikan kemaslahatan untuk orang banyak;
  • Dalam undang-undang yang tercantum pada delik yang dianalisis maupun hukum pidana Islam yaitu adanya unsur melawan hukum dimana larangan tersebut telah jelas diatur dalam sebuah undang-undang dan dalam syariat Islam telah banyak yang mengatur larangan berbuat kerusakan di muka bumi untuk suatu kemaslahatan yang besar, ayat-ayat Al-Qur’an hadits dan kaidah-kaidah fiqih telah jelas mengatur larangan tersebut;

Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi bagi pelaku pembakar lahan berupa penjara dan denda, dan hukum pidana Islam memberikan hukuman berupa ta’zir dimana kewenangan sepenuhnya ada pada ulil amri dan bentuk ta’zir tersebut yang berupa penjara dan denda merupakan suatu bentuk relevansi dari hukum pidana Islam dan bentuknya dituangkan dalam sebuah undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Butuh Bantuan?