PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU Nomor 23 Tahun 2004 Dan Hukum Islam)

Risalan Basri Harahap, M.A

Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Pemerintah negara Indonesia dibentuk dengan maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat. (Mahfud MD, 2001)

Halaman 1

Halaman 2

Halaman 3

Halaman 4

Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaedah-kaedah sosial. Dengan kaedah sosial ini menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan. Ini terdiri dari kaedah/norma agama, kaedah kesusilaan, kaedah sopan-santun, dan kaedah hukum. Kaedah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. (Supanto, 2013). Bila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari, angka tindak kekerasan yang khas ditujukan pada perempuan yang dikarenakan mereka adalah ”perempuan” yang memiliki watak lebih feminim daripada lawan jenisnya, dan membawa dampak yang sangat serius seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas ditujukan pada perempuan. Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas akan tetap menjadi batu sandungan bagi korban untuk melanjutkan persoalan keluarga ini ke tingkat tata peradilan pidana. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (hiddencrime) dan diduga sedikit sekali yang diungkap pada peradilan pidana, meskipun telah ada undang-undang sebagai landasan hukumnya. Mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarganya. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan di mana posisinya yang tersubordinat untuk melakukan pengaduan. Korban akan berpikir seribu kali untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Keadaan tertekan dan ketergantungan hidup biasanya yang menjadi alasan terbesar.

Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana hukum Islam dan hukum positif memaknai dan memandang delik pelanggaran ini, maka peneliti memutuskan untuk mengangkat kasus tersebut dalam artikel ini, dengan judul “perspektif hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga”.

Bentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 4 Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. (Siti Musdah Mulia, 2014).

Bentuk-bentuk KDRT

  1. Kekerasan fisik:

Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong,dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

  1. Kekerasan psikis, Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.
  1. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.
  2. Kekerasan seksual
  3. Kekerasan ekonomi

Hukum Islam terhadap Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tema kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga atau yang sering disebut ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ (domestic violence) akhirnya mendapat apresiasi pemerintah untuk meredam dan melindungi warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam hal ini diwujudkan secara formal melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Dalam banyak literatur, KDRT diartikan hanya mencakup penganiayaan suami terhadap isterinya karena korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain. Segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. UU PKDRT merupakan terbosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Di mana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diadukan, tidak lagi ditindak lanjuti (Ciciek, 1999).

Pemahaman atau penafsiran atas ayat-ayat al-Qur’an dan hadis tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keliru dapat berkontribusi pada pembenaran perlakuan kekerasan terhadap istri. Pandangan yang keliru itu tampaknya mengacu kepada beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Ayat-ayat tersebut di antaranya an-Nisa, 4: 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar.

Ketika ayat tersebut dimaknai secara tekstual, maka tidak terdapat nilai-nilai egalitarian, equality, anti-oppressive dalam Islam terkait hubungan suami dan istri. Penekanan pada kata qawwâmûn yang sering diartikan sebagai pemimpin yang berkuasa mutlak, dan wadhribûhunna yang selalu diartikan: pukullah mereka (isteri) seolah menjadi justifikasi diperbolehkannya  kekerasan dalam rumah tangga. Kata qawwâmûn; olehsejumlah penafsir, seperti Jalaluddin al-Sayuti, penulis Tafsîral-Jalâlain, diartikan ‘memimpin’ atau ‘menguasai’ sehingga maknanya laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan di rumah tangga lebih-lebih lagi dalam kehidupan luas di masyarakat.

Bahkan beberapa mufassir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat bias laki-laki. An-Nawawi, misalnya menyebutkan bahwa makna qawwâm atau superioritas laki-laki dimungkinkan karena beberapa alasan, di antaranya laki-laki memiliki kesempurnaan akal (kamâlal-‘aql), matang dalam perencanaan (husnat-ta’bîr), memiliki penilaian yang tepat, serta memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa sebagai nabi, sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam berbagai masalah, wajib melaksanakan jihad, shalat Jum’at dan seterusnya. Dengan penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan mufassir untuk mendukung superioritas laki-laki terhadap perempuan. Kata kedua, wadhribûhunna, umumnya kata ini diartikan secara tekstual ‘memukul secara fisik’ sehingga tidak heran kalau ayat ini dipahami sebagai pembenaran terhadap bolehnya melakukan penganiayaan terhadap isteri. Akan tetapi, tidak kurang banyaknya penafsir yang menolak interpretasi demikian, di antaranya adalah Muhammad Abduh, Sayyid Qutub, dan Wahbahal-Zuhaili. Menurutnya, kata qawwâmûn lebih cenderung berarti ‘melindungi’ dan‘mengarahkan’(Siti Musdah Mulia, 2014).

Membentuk rumah tangga dalam Islam adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menuju ridha Allah swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat takwa. Allah swt berfirman:

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١

 Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksan. (QS. at-Taubah 9: 71).

Diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak menyamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang ma’ruf. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisâ’ 4: 19:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat tersebut merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri mereka secara ma’ruf. Menurut ath-Thabari, ma’ruf adalah menunaikan hak-hak mereka. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan nusyuz, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan. Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terhindarkan karena biduk rumah tangga dibangun dengan pondasi ajaran Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana tercantum dalamUndang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hukum Islam memandang relasi antara lelaki dan perempuan dalam satu tingkatan kesetaraan, namun peran dan fungsi serta tanggungjawab dalam sistem masyarakat yang membuatnya hampir berbeda, namun tetap setara di hadapan Allah swt. Kekerasan Dalam RumahTangga (domesticviolence) akhirnya mendapat apresiasi pemerintah untuk meredam dan melindungi warga negaranya. Kewajiban pemerintah dalam hal ini diwujudkan secara formal melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, Islam memandang KDRT merupakan bentuk kriminalitas (jarîmah) yang berdampak pada Punishment kepada pelakunya dan telah melanggar nilai-nilai serta prinsip yang ada di dalam ajaran Islam.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Butuh Bantuan?